EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pertanian memiliki gebrakan baru untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pertanian. Gerakan tersebut ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar satu digit dari posisi saat ini.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian tersebut dapat menjadi solusi permanen menyasar jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu juga menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten.
"Untuk jangka pendek, tanaman sayuran dan hortikultura bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen," katanya pada konferensi pers di Hotel Mulia Jakarta, Ahad (15/4).
Untuk jangka menengah, ia melanjutkan, pihaknya akan memberikan ayam dan kambing. Mengingat waktu beternak kedua hewan ini cukup singkat. Ayam contohnya, sudah bisa bertelur dalam kurun waktu enam bulan. Sementara untuk jangka panjang, didorong penanaman tanaman keras seperti mangga, salak dan lainnya.
Secara khusus, dia menargetkan setiap rumah tangga akan menerima bantuan berupa 50 ekor ayam. "Kita buatkan kandangnya, langsung kita masukkan ayamnya. Jadi mereka terima jadi, tinggal pelihara. Ada biayanya buat pakan selama enam bulan sampai bisa produktif," ujar dia.
Terkait konsep distribusi bantuan, Amran juga memerhatikan konsistensi antara perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat kabupaten. Untuk itu, Kementerian Pertanian perlu memerhatikan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap daerah.
Dia menyontohkan, misalnya, dalam satu kawasan memiliki kebiasaan menanam mangga. "Kita tanam satu kawasan untuk menopang satu skala industri, menjadi klaster ekonomi yang fokus. Lampung misalnya, punya keunggulan komparatif untuk komoditas nenas dan pisang," kata Amran.
Cara ini diharapkan menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen pada 2018, sesuai target nasional. Sebagai percontohan, rencananya Kementan akan melakukan kick off pada 23 April 2018 di Cianjur, Jawa Barat.
Ada delapan wilayah yang menjadi fokus gerakan pengentasan kemiskinan berbasis pertanian ini. Antara lain beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selelatan dan Lampung. Untuk itu, selain merangkul Pemerintah Daerah, Kementan juga bersinergi dengan Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, BKKBN dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
