Peran Apnatel di setiap wilayah, kata dia, termasuk NTB harus dioptimalkan. Karena menurut Boris, keaktifan asosiasi bisa menumbuh kembangkan minat pengusaha NTB ke sektor telekomunikasi.
"Jangan sampai rekanan telkom akses di Prov NTB di ambil alih oleh pengusaha dari luar daerah. Ini bisa menjadi kemunduran bagi Apnatel NTB yang tidak bisa mengakomodir pengusaha lokal NTB " kata Boris.
Boris menilai, banyak pengusaha lokal di tanah air yang hanya mengandalkan proyek pengadaan dari pemerintah daerah setempat. Meskipun sekarang terdapat aturan baru yang tertuang dalam peraturan gubernur mengenai proyek pengadaan barang suatu daerah harus mengoptimalkan pengusaha daerah dalam pengerjaan nya.
Tetapi hal tersebut, kata Boris, kurang efektif bagi pengusaha daerah, "Ini bisa menyebabkan pengusaha lokal kurang mandiri dan hanya cenderung mengharapkan proyel dari pemerintah saja dalam menjanlankan bisnisnya," paparnya.
Hampir semua daerah di Indonesia, kata Boris, menerapkan aturan seperti itu, seperti hal nya di provinsi NTB. Dimana proyek pengadaan di daerah tersebut harus pengusaha putra daerah yang bisa berpartisipasi dalam pengadaan tersebut.
Namun, kata dia, sudah saatnya pengusah daerah mau berekspansi dalam berbisnis dan keluar dari zona nyaman. " Semakin banyak pengusaha daerah yang berekspansi, itu bisa membuktikan bahwa perkenomian di daerah tersebut berkembang pesat, dan saya berharap pengusaha tersebut mau berekspansi di sektor telekomunikasi," kata Boris.
