EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan penyaluran kredit pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 66,6 triliun sepanjang 2020. Adapun penyaluran kredit paling banyak disalurkan ke wilayah Jawa senilai Rp 42,9 triliun kepada 162.948 debitur.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan sepanjang 2020 perseroan berupaya mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui aktivitas penyaluran kredit PEN kepada 268 ribu debitur.

“Ke wilayah Jawa, kredit PEN sebesar Rp 42,9 triliun dari total 64 persen total kredit PEN yang disalurkan kepada 162.948 debitur atau 61 persen dari total debitur,” ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI secara virtual, Kamis (4/2).

Disusul wilayah Sumatera senilai Rp 12,6 triliun atau 19 persen kepada 57.210 debitur atau 21 persen dari total debitur, Kalimantan senilai Rp 4,7 triliun sebesar tujuh persen kepada 15.640 debitur atau enam persen dari total debitur, Sulawesi dan Maluku senilai Rp 3,6 triliun atau lima persen kepada 18.904 debitur atau sebesar tujuh persen dari total debitur.

Selanjutnya Bali dan Nusra senilai Rp 2,1 triliun atau tiga persen kepada 11.168 debitur atau empat persen dari total kredit dan Papua senilai Rp 0,8 triliun atau satu persen kepada 2.989 debitur atau satu persen dari total debitur.

Menurutnya total dana PEN telah disalurkan kepada beberapa segmen, salah satunya terbanyak pelaku UMKM tercatat Rp 42 triliun kepada 265 ribu debitur dan pelaku non UMKM disalurkan senilai Rp 24,6 triliun kepada tiga ribu debitur.

Dari sisi sektornya, dana sebesar itu dibagi-bagi kepada beberapa sektor di antaranya senilai Rp 23,4 triliun kepada sektor perdagangan, senilai Rp 16,5 triliun kepada sektor pengolahan, senilai Rp 8,5 triliun kepada sektor pertanian dan kehutanan, senilai Rp 4,5 triliun kepada sektor konstruksi dan sisanya Rp 13,7 triliun kepada sektor lainnya.

Sementara Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menambahkan perseroan juga mengikuti program relaksasi dan restrukturisasi kredit. Sepanjang 2020, realisasi restrukturisasi kredit bagi terdampak Covid-19 senilai Rp 123,4 triliun kepada 543.758 debitur.

“Sebesar 62 persen di antaranya merupakan debitur UMKM (Rp 33,9 triliun telah disetujui)," ucapnya.

Sedangkan restrukturisasi kepada non UMKM yang telah disetujui senilai Rp 89,6 triliun kepada 206.939 debitur. Maka itu, posisi baki debit kredit restrukturisasi sebesar Rp 93,3 triliun sepanjang 2020.

"Update dari baki debit sudah menurun menjadi Rp 93,3 triliun pada akhir 2020," ucapnya.

Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan penyaluran kredit PEN senilai Rp 28,01 triliun kepada 150.278 debitur sepanjang 2020. Adapun penyaluran kredit PEN kepada 150.223 debitur.

Direktur Manajemen Risiko David Pirzada mengatakan pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 7,5 triliun kepada perseroan untuk mendorong program PEN.

“BNI aktif mendukung program PEN pemerintah. Penyaluran kredit PEN didominasi segmen kecil sebesar Rp 23,3 triliun kepada 150 ribu debitur,” ucapnya.

Sementara Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI juga menyalurkan restrukturisasi kredit senilai Rp 123 triliun kepada sektor konsumer sebesar sembilan persen, sektor usaha kecil sebesar 27,3 persen, sektor menengah sebesar 20,5 persen, dan sektor korporasi sebesar 43,2 persen. BNI juga menyalurkan kepada sektor manufaktur, perdagangan, agrikultur, konstruksi, dan lain-lain.

"BNI sudah merealisasikan restrukturisasi sebesar Rp 123 triliun yang didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 27 persen, perdagangan, restoran dan hotel sebesar 15,4 persen, dan sektor pertanian sebesar 12,6 persen. Dari nominal kredit yang mendapat restrukturisasi porsi (paling banyak) segmen UMKM sebesar 27,3 persen,” ucapnya.

Menurutnya BNI juga memberi penjaminan kredit kepada UMKM senilai Rp 3 triliun kepada 2.553 debitur. Kemudian subsidi bunga UMKM senilai Rp 1,05 triliun kepada 246 ribu debitur dan penjaminan kredit korporasi padat karya senilai Rp 130 juta kepada dua debitur.

Selanjutnya bantuan produktif usaha mikro senilai Rp 10,04 triliun kepada 4,1 juta penerima, kartu pra-kerja senilai Rp 21,27 triliun kepada 5,9 juta penerima, dan terakhir program sembako senilai Rp 17,1 triliun kepada 7,9 juta penerima.