Kemudian pemberian insentif 50 persen dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar. Insentif ini hanya diberikan kepada rumah yang memiliki kriteria antara lain memiliki harga jual maksimal Rp 5 miliar dan diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif.

Rumah yang diberikan merupakan rumah baru yang saat diserahkan dalam kondisi huni. Kriteria lainnya yakni diberikan maksimal satu unit rumah tapak atau hunian rusun untuk satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan berdasarkan data, jumlah stok rumah subsidi saat ini mencapai 21.321 unit rumah. Sedangkan rumah nonsubsidi dengan harga Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar terdapat sembilan ribu rumah. Lalu, hunian dengan harga Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar terdapat sembilan ribu unit.

Rumah dengan harga Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar terdapat 4.500 unit. Rumah dengan harga Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar terdapat stok sebanyak 4.500 unit dan rumah dengan harga Rp 5 miliar terdapat stok 1.800 unit. Sedangkan jumlah stok apartemen yang tersedia dengan harga Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar terdapat 7.500 unit. 

"Jadi total jumlah rumah yang ready stok nonsubsidi ada sebanyak 28.800 unit dan untuk apartemen ada 7.500 unit," ucapnya.

Menurutnya kebijakan insentif pajak rumah di bawah Rp 5 miliar melengkapi kebijakan lainnya yang telah dilakukan pemerintah untuk sektor perumahan terutama rumah MBR. Adapun terdapat kebijakan yang telah ada yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun ini sebesar Rp 16,6 triliun untuk 157.000 unit rumah, kebijakan subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp 5,96 triliun, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp 630 miliar untuk 157.000 rumah dan alokasi pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Secara keseluruhan, capai program pada 2020 berjumlah 200.792 unit dengan nilai fasilitas bebas PPN yang diberikan pemerintah Rp 2,92 triliun.

Bagi rumah MBR, telah dibebaskan PPN atau nol persen dan ditambah Rp 4 juta cash untuk bantuan uang muka. Pada 2020, sebesar Rp 2,9 triliun fasilitas PPN plus uang muka sebesar Rp 4 juta itu yang untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), notaris, dan sebagainya.