Ketiga penguatan kebijakan yang tentu saja harus didukung peraturan agar memberikan sedikit paksaan terhadap pelaku usaha demi melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Jika di dalam peraturan ada kewajiban bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan minimal satu tahun sekali dan itu wajib dilaporkan ke OJK.
"Tujuannya agar kami punya dasar kalau minta ke pelaku usaha ada dalam peraturan tersebut," ucapnya.
Keempat, OJK melakukan penguatan dan sinergi dengan aliansi strategis. Menurutnya mereka menjalin kerja sama dengan beberapa K/L dan instansi lainnya. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perekonomian terkait kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang di dalamnya ada pemanfaatan materi literasi.
Materi tersebut sudah disediakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama. Dia berharap, hal itu dapat mendorong pemanfaatan literasi dan inklusivitas keuangan dalam pada ketiga kementerian itu.
"Kemendagri kalau sekolah sampai SMA kan di bawah masing-masing pemerintah daerah, itu yang perlu didorong. Kalau mahasiswa dengan Kemendikbud inilah diharapkan dengan aliansi strategis," ucapnya.
Kelima, bank syariah dan pasar modal. Ia melihat, bahwa strategi ini dimasukkan agar menjadi sasaran yang perlu ditingkatkan terkait dengan keuangan syariah dan pasar modal.
"Kalau kita lihat hasil survei, sisi pasar modal masih rendah, syariah juga masih perlu ditingkatkan terkait literasi dan inklusivitas masih rendah. Kalau syariah ada menariknya, karena gap antara literasi dan inklusivitas tidak tinggi tapi sama-sama rendah," ucapnya.
