T: Tenaga kerja terampil ini tetap menjalin hubungan dengan keluarganya di Tanah Air. Bagaimana layanan perbankan nasional memenuhi kebutuhan finansial mereka?
J: Kebutuhan paling pokok dari pekerja yang ada di sini utamanya mengirimkan remitansi. Untuk layanan remitansi dari perbankan Indonesia memang hanya dilayani BNI. Cakupan layanan remitansi dari BNI juga sudah cukup luas. Tapi, sebenarnya ada hal yang belum banyak dimanfaatkan oleh para tenaga kerja yang ada di Jepang yaitu pemanfaatan kartu ATM BNI.
Masih banyak urusan saya di Indonesia yang perlu saya urus dari Tokyo
dan saya menggunakan fasilitas mobile banking. Sangat lancar dan tidak ada masalah.
Saya kira, layanan remitansi akan lebih baik kalau bisa diperluas terus dan bahkan bisa disosialisasikan sebelum tenaga kerja kita berangkat. Pembekalan terkait layanan perbankan kepada mereka juga penting karena memang fitur seperti ATM itu sangat praktis.
Hal yang juga kita harapkan ke depan itu terkait penyiapan tenaga kerja. BNI sudah memiliki produk kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa digunakan untuk penyiapan tenaga kerja. Ini program yang menurut saya sangat penting tapi masih ada tantangan karena ada persoalan dalam proses penjaminannya maupun pembarannya.
Mengapa ini penting? Ini karena dengan adanya jasa keuangan untuk membantu persiapan TKI nantinya, maka program pengiriman tenaga kerja bukan hanya menjadi program pencarian kerja.
Bobotnya akan bergeser kepada program penyiapan tenaga kerja yang lebih berkeahlian dan terampil sehingga memiliki nilai tambah yang juga lebih baik. Sehingga, dapat memperoleh imbalan yang lebih baik
Sebelum Covid-19, tenaga kerja SSW itu jumlahnya kurang dari seribu. Sementara, sekarang ini sudah 20 ribu pekerja. Ini lompatan tinggi tapi kita tidak boleh puas hanya sampai di sana.
Pemerintah Jepang juga mau berubah. Mereka mempersiapkan, kira-kira sampai 2025, akan ada kebijakan baru yang mempermudah tenaga kerja bekerja di Jepang bukan sebagai pemagang tapi dengan sertifikasi keahlian. Dalam tiga tahun ke depan ini, kita perlu persiapkan tenaga kerja kita.
Di sana saya berharap, KUR untuk diaspora termasuk untuk TKI bisa diberikan
karena memang biaya untuk persiapan keberangkatan itu mencapai Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per orang.
Kalau ada sistem penjaminan atau komitmen penagihannya itu saya kira akan meningkatkan kemudahan dalam proses penyiapan tenaga kerja di Indonesia yang sebaik-baiknya dan ketika dikirim ke luar negeri bisa menjadi tenaga berkeahlian khusus.
