"Bantuan pangan beras dua tahun terakhir ini adalah yang paling masif dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama-sama. Bulog pun mungkin merasakan 2 tahun ini yang paling menantang ya. Untuk itu, evaluasi ini akan menjadi bahan masukan konstruktif bagi kita semua dan tentunya ke depan, akan semakin baik lagi," ujarnya.
Kepada perusahaan transporter, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menghaturkan apresiasinya karena telah mampu menjangkau ke pelosok negeri demi mensukseskan banpang beras ini. "Kita kalau tak ada transporter juga sulit dan tolong untuk distribusi ke Papua, agar diperhatikan. Ini karena negara harus hadir untuk saudara-saudara kita di Papua. Mereka di sana juga harus mendapatkan, diberikan, dan disampaikan," pinta Arief.
"Saya ingin sampaikan kepada bapak ibu semua bahwa kita mengerjakan ini juga merupakan suatu ibadah. Visi swasembada pangan dari Bapak Prabowo memang challenging dan tujuannya mulia sekali, agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara berdikari dari hasil keringat petani dalam negeri," kata Arief.
NFA akan mengusulkan tetap ada bantuan pangan beras pada 2025. Nanti bulan Januari Februari kita sedang minta dianggarkan kembali. Misalnya ada perubahan data PBP pun kita akan ikuti, tentunya melalui koordinasi dengan Kemenko Pangan," tutupnya.
Dalam forum pertemuan evaluasi hari ini, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika menyampaikan program banpang beras perlu dilanjutkan pemerintah. "Ombudsman berpendapat bahwa program penyaluran beras bantuan seperti ini, menjadi penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah. Tahun ini gejolak harga beras jauh lebih adem dibandingkan tahun sebelumnya," ungkapnya.
Turut hadir pula antara lain Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, Satgas Pangan Polri Kombes Pol Eka Mulyana, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani. Kemudian Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto, beserta dinas urusan pangan Provinsi dan Kabupaten/kota dan perusahaan transporter bantuan pangan.
