EKBIS.CO, JAKARTA -- Belanja infrastruktur yang dianggarkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 290,3 triliun dinilai belum ideal. Pasalnya, kondisi infrastruktur di Indonesia sudah terbilang krisis.
Krisis infrastruktur di Indonesia, tutur peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus, bisa terlihat dalam beberapa indikator. Dalam soal jarak tempuh, waktu jarak tempuh darat per 100 km membutuhkan waktu 2,5 jam.
Sedangkan Malaysia, Tiongkok, Thailand, Vietnam di bawah 2 jam. Kemudian rasio dwelling pelabuhan yang membutuhkan waktu delapan hari. Sedangkan Singapura hanya satu hari.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun. Dalam 5 tahun, dana yang tersedia dalam APBN diprediksi hanya Rp 1.178 triliun.
"Artinya dana untuk pembangunan infrastruktur masih kurang Rp 4.341 triliun," kata Heri.
Kekurangan dana tersebut bisa digali dengan penerbitan surat utang yang khusus untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian dengan pembentukan bank infrastruktur. "Jadi APBNP memang tidak bisa dijadikan instrumen tunggal membangun infrastruktur," ujar dia.
Tahun ini, pemerintah berencana menarik pinjaman luar negeri sebesar Rp 48 triliun (bruto). Terdiri dari pinjaman program Rp 7,5 triliun dan pinjaman proyek Rp 41 triliun. Pinjaman itu salah satunya dilakukan untuk pembangunan infrastruktur.
Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan Ayu Sukorini mengatakan pinjaman yang akan ditarik tersebut tahun. sebagian besar untuk membiayai kegiatan yang ongoing atau sudah berjalan. Kegiatannya tersebar di hampir semua kementerian.
"Yang relatif besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan," kata Ayu kepada Republika.
Ayu mengatakan sumber pinjaman tersebut berasal dari banyak lender baik bilateral lender seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Perancis. Sementara multilateral dari lembaga donor seperti Asian Development Bank dan World Bank.
