EKBIS.CO, JAKARTA -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit memastikan pemasok biodiesel ke Pertamina tidak dilakukan oleh perusahaan yang hanya bermodalkan jaminan di atas kertas.
“Pengawasan terhadap pemasok akan dilakukan secara berlapis sehingga tidak ada celah bagi perusahaan yang coba main-main dengan pengadaaan biodiesel,” tegas Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi, dalam rilisnya, Selasa (11/8).
Ia menegaskan, pembatasan ini harus dilakukan untuk menghilangkan para broker yang hanya mengandalkan koneksi dan atau mengejar rente belaka sebagamana telah disinyalir terjadi pada sektor gas.
Bayu menyatakan, rekomendasi hanya akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang secara faktual memproduksi FAME (Fatty Acid Methyl Ester). FAME merupakan bahan bakar nabati jenis biodiesel yang diolah dari CPO.
Pemasok biodiesel juga dipertimbangkan berdasarkan tiga kriteria lainnya. Ketiga kriteria akan ditetapkan dalam peraturan di tingkat kementerian.
Pertama, kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan ketersediaan BBN jenis biodiesel secara berkesinambungan. Ini untuk memberi kepastian pada Pertamina dan juga pencapaian target penggunaan biodiesel di tingkat nasional. Besaran kemampuan akan menentukan besaran alokasi yang diberikan kepada sebuah pemasok.
Kedua, standar dan mutu BBN yang dihasilkan. Spesifikasi biodiesel diatur dalam UU dan aturan teknis lainnya. Pengujiannya akan dilakukan di laboratorium independen yang diakui di kementerian terkait.
Ketiga, BBN jenis biodiesel yang dihasilkan berasal pabrik yang ada di dalam negeri. Kriteria ketiga ini juga tak bisa ditawar-tawar. Sebab, pengembangan BBN biodiesel merupakan paket tak terpisah dari hilirisasi sawit.
“Verifikasi akan dilaksanakan mulai dari awal kontrak hingga akhir dan semua dilakukan dibawah kementrian ESDM,” tambahnya.
Bayu juga menegaskan Pertamina sebagai pihak yang membeli biodiesel tentunya tidak akan memasok dari perushaan yang tidak jelas dan kredibel.
Terkait ini, BLU Sawit juga akan mendorong adanya transparansi. Dengan adanya informasi pemasok dan volume yang dialokasikan kepada mereka, publik dapat turut mengawasi dan memberikan masukan.
