Rahmadi mengemukakan, agar UKM-koperasi dapat memaksimalkan kehadiran e-commerce, maka pertama-tama, mereka harus mau mengubah pola piker (mindset). “Para pelaku UKM-koperasi harus terus belajar dan mau mengubah mindset atau pola pikir jualbeli konvensional ke layanan jual-beli elektronik. Selain itu, pelaku UKM-koperasi harus terus berinovasi pada produk dan cara promo berbasis elektronik,” kata Rahmadi.
Diakui Rahmadi, untuk mengubah pola pikir para pelaku UKM-koperasi pastilah tidak mudah. Perlu usaha ekstra, smart dan terobosan agar segala program bisa dilakukan oleh para pelaku UKM-koperasi dan yang terpenting bisa terapkan oleh para pelaku UKM-koperasi dengan mudah dan tepat sasaran dan berdaya guna. “Jika demikian halnya, maka akan bisa dipastikan para pelaku UKM-koperasi merasa terbantu dan pasti pola pikir nya akan berubah, dari merasa sulit adaptasi dengan teknologi akan menjadi wellcome terhadap perubahan teknologi,” kata Rahmadi.
Iwan Setiawan mengemukakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan UKM-koperasi untuk bangkit di era digital (e-commerce) saat ini? Pertama, menawarkan produk di berbagai aplikasi yang sudah ada. Sehingga, produk-produk mereka bisa diakses oleh siapapun, baik calon konsumen di dalam negeri maupun luar negeri. Hanya saja, di Indonesia masih ada kendala, yakni ongkos kirim (ongkir) ke luar negeri masih mahal.
Beda dengan di China. Di sana, kata dia, produk-produk UKM yang akan diekspor ke luar negeri (khususnya melalui e-commerce) dipolling oleh anak perusahaan Alibaba, yang bernama Taobao. Dengan demikian, UKM mau kirim barang apa pun dan berapa pun jumlahnya, maka biayanya sangat kecil, bahkan gratis.
Kedua, UKM-koperasi harus menjaga kualitas barang dan juga membuat kemasan yang baik. “Mengenai kualitas, barang-barang produk UKM-koperasi kita, saya kira umumnya sudah baik. Tentu saja, masih ada yang perlu ditingkatkan dan tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas barang tersebut. Selain itu, produk UKM-koperasi kita banyak yang unik dan tidak dipunyai oleh negara-negara lain. Kelemahan UKM dan koperas kita adalah masih banyak yang belum terbiasa go-digital,” tuturnya.
Karena itulah, kata Iwan, pemerintah harus gencar melakukan edukasi kepada kalangan UKM dan koperasi agar masuk ke bisnis digital. “Yang tidak kalah pentinya adalah perbanyak aplikasi yang memungkinkan dan memudahkan para UKM-koperasi menawarkan produknya melalui digital. Jadi, mereka tidak hanya tergantung kepada Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain yang sudah ada selama ini, tapi juga aplikasi-aplikasi lain yang disiapkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Ia menambahkan, tidak hanya pemerintah pusat yang perlu membuat aplikasi perdagangan digital, melainkan juga pemerintah daerah. “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mencontoh pemerintah China melakukan polling dalam perdagangan digital produk-produk UKM dan koperasi, dengan ongkos kirim yang serendah mungkin, bahkan kalau perlu gratis,” paparnya.
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis (19/9) mengatakan, pemerintah Indonesia perlu meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah China dengan raksasa bisnis e-commerce di sana, Alibaba. Kolaborasi Pemerintah China dengan Alibaba terbukti berhasil mendongkrak kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) secara keseluruhan di negara tersebut.
“Alibaba itu punya lini bisnis namanya Taobao yang kerja sama dengan pemerintah (China). Pemerintah kebagian tugas siapkan infrastruktur di desa-desa terpencil mulai dari litrik hingga internet untuk mendukung kinerja produksi UKM di daerah. Lalu, Taobao yang bertugas mengagregasi UKM-UKM itu agar produknya lebih bisa terserap pasar,” tutur Bhima seperti dikutip WE Online.
Menurut Bhima, konsep sinergi pemerintah-swasta semacam itu sangat mungkin untuk diadopsi dan diterapkan di Indonesia. “Pasar kita itu kan sangat besar. Ada 260 juta jiwa. Kenapa nggak (potensi) ini digarap dengan lebih maksimal untuk memajukan UKM kita. Caranya adalah menarik mereka (UKM daerah) sekuat tenaga agar ikut juga tumbuh dari tren bisnis e-commerce. Jangan yang diuntungkan hanya importir barang China saja, sehingga pasar yang sangat besar dan prospektif tadi malah lebih dinikmati oleh UKM-UKM dari China untuk pengembangan pasar mereka,” tegas Bhima.
Rahmadi mengatakan, selaku regulator, pemerintah harus terus konsisten dan terarah untuk memberikan edukasi ke UKM- koperasi untuk bisa memanfaatkan layanan e-commerce yang sudah ada, atapunpun pemerintah harus membuatkan e-commerce khusus UKM- koperasi dan konsisten untuk selalu memberikan edukasi ke UKM-koperasi secara profesional dan manajemen yang baik seperti manajemen e-commerce non-pemerintah. “Menurut Pak Presiden Jokowi, mari kita lihat hasil dan bukan hanya sekedar pelaksanaan program pemerintah semata,” tuturnya.
