EKBIS.CO, JAKARTA-- Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemerintah untuk melarang mudik dan membolehkan wisata bisa meningkatkan kasus Covid-19. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus benar-benar membuat kebijakan baru yang membatasi pergerakan masyarakat karena positivity rate di Indonesia masih 11 persen yang artinya potensi kasus Covid-19 masih tinggi.
"Kebijakan pemerintah untuk melarang mudik benar tapi kalau membolehkan untuk membuka wisata ini yang mengkhawatirkan. Kenapa? harus dipastikan di tempat wisata itu hanya orang yang berasal dari zona wilayah tersebut jangan ada dari daerah lain. Kalau peraturan ini tidak bisa dipastikan nantinya lonjakan kasus Covid-19 akan naik," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (22/4).
Kemudian, ia melanjutkan kebijakan wisata ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda harus memiliki daftar tempat wisata yang buka dan dimana saja. Harus dipastikan juga pengunjung berasal dari daerah tersebut.
Ia mencontohkan misalnya wisata di Bandung berarti pengunjungnya harus berasal dari daerah Bandung jangan dari Jakarta atau daerah lain. Lalu, pengunjung yang datang harus registrasi secara daring agar bisa di tracing jika salah satu pengunjung terkena Covid-19.
"Fasilitas dan pengamanan Covid-19 ini perlu ya. Pemda harus berperan aktif seperti sediakan tenaga kesehatan dan tempat antrean yang memadai. Jangan lupa tetap 5M. Jika aturan ini tidak ada ya jangan heran kalau kasus Covid-19 nantinya akan kembali naik," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno optimistis meskipun mudik Lebaran ditiadakan atau dilarang oleh pemerintah, akan tetapi destinasi wisata di daerah akan dipenuhi warga masyarakat. Karenanya, pelaku wisata diminta mempersiapkan diri dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
"Lebaran tahun ini mudik ditiadakan namun destinasi wisata akan penuh. Untuk itu protokol kesehatan harus disiapkan dengan baik," kata Menparekraf Sandiaga Uno saat membuka Dialog Nasional Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Banten dalam Perspektif Keadilan Sosial, Selasa (6/4).
