Pengamat Politik Pangan Andi Sinulingga Indonesia menyebut Indonesia tengah mengalami krisis ganda, yakni krisis data pangan dan koordinasi antarlembaga di bidang pangan. Hal tersebut tampak nyata salah satunya dari kelakuan yang ditunjukkan ketika melakukan impor beras di 2015.
Ia mencontohkan soal data luas sawah yang ditanami padi sekitar 7,2 hektare. Jumlah tersebut seharusnya dilengkapi data spesifik di wilayah mana saja, kondisinya seperti apa dari waktu ke waktu serta jelas siapa yang menggarapnya.
Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa menginjak tahap pemetaan produksi
secara konkret. Tenaga penyuluh yang melibatkan kalangan akademik pun menjadi tak mubazir karena kegiatan yang dilakukan di sawah tak sekadar formalitas. Sayangnya, saat ini data pertanian masih payah.
Situasi tersebut pun berdampak pada banyaknya program dan bala bantuan pertanian yang tak tepat guna atau salah sasaran. "Benih datang ketika petani sudah mau panen, misalnya, atau traktor yang mangkrak di kantor desa karena bingung mau dikasih petani yang mana," tuturnya.
Data yang benar juga akan membuat koordinasi antar lembaga menjadi lancar. Tapi yang tampak, beberapa waktu lalu terjadi perbedaan pendapat antara Wakil Presiden dengan Menteri Pertanian soal produksi beras yang surplus. Krisis koordinasi juga tampak ketika pelaksanaan impor beras dilangsungkan dalam waktu dekat. Pemerintah yang harusnya satu suara malah tampak berbeda pendapat.
